Krisis Keuangan Global adalah Krisis Imperialisme.

Krisis adalah Penyakit bawaan dari sistem ekonomi kapitalisme yang tidak akan pernah ada akhir bahkan semakin kronis, liberalisme ekonomi dengan pasar bebas yang di gagas kapitalisme telah membawa kesejahteraan umat manusia sebagai bagian dagangan bagi produk mereka, lebih buruk dari itu kapitalisme yang telah bertransformasi ke bentuk paling kejam yaitu Imperialisme yang mengatakan penjarahan dan perampokan dengan bahasa investasi dan pembangunan negara terbelakang, yang menggunakan perang untuk perdagangan senjata dengan bahasa melawan musuh kemanusiaan dan menghancurkan terrorisme. Imperialisme pada hakekatnya adalah Perang !

Perkembangan terkini dunia Internasional yang kian kelabakan menghadapi berbagai dampak krisis semakin menunjukan bagaimana watak sebenarnya dari imperialisme yang memang tidak akan pernah lepas dari krisis. Bahkan dari berbagai upaya penyelesaian yang dirumuskan, hakekatnya tidaklah akan mampu menyelesaikan krisis yang ada saat ini, bahkan berbagai upaya paket penyelamatan yang dikeluarkan justru mengorbankan rakyat demi segelintir orang atau perusahaan milik imperialis.

a. Krisis umum imperialisme adalah akhir dari kapitalisme monopoli

sejak dilahirkan pertama kali kapitalisme tidak pernah bisa lepas dari krisis, termasuk di fase tertingginya saat ini yaitu kapitalisme monopoli atau imperialisme. begitu juga saat ini, krisis yang dialami oleh imperialisme bukannya semakin reda tetapi justru kian hebat serta meluas, krisis dipastikan akan berlangsung lama atau panjang. Berbagai macam cara sudah berusaha dilakukan mulai dari kebijakan bailout di AS, pemberian paket bantuan yang dilakukan negara- negara baik di Amerika, Eropa maupun Asia, sampai yang terakhir paket stimulus fiscal selalu menemui kegagalan.

Dari pertama kali muncul sistem kapitalisme adalah sistem yang busuk dan kejam, bahkan teori-teori kapitalisme selalu dilawannya sendiri, kebangkrutan dari teori-teori pasar milik kapitalisme yang begitu di agung-agungkan kaum borjuasi gugur seiring penghisapan dan penindasan terhadap rakyat yang beriringan jalannya dengan perkembangan krisis kapitalisme.

Pasar persaingan sempurna dalam sejarahnya tidaklah pernah ada, karena prakteknya adalah munculnya persaingan bebas yang saling memakan antar kapitalis sehingga berakhir dengan kapitalisme monopoli yang diraihnya lewat berbagai cara termasuk perang, yang kemudian mendudukan kapitalisme pada fase tertinggi dan terakhir yang biasa di sebut imperialisme. Sehingga periode sekarang adalah periode “the end of capitalism”, pada periode ini bukan berarti imperialisme akan mengakhiri penindasan dan penghisapannya terhadap kelas buruh, kaum tani dan berbagai klas, sector dan golongan rakyat tertindas di seluruh dunia. Justru dalam keadaan menjelang kematiannya, imperialisme akan menggunakan berbagai cara untuk melepaskan dirinya dari krisis dan ini artinya akan semakin mengintensifkan penghisapannya dengan berbagai model. Salah satunya adalah dengan merestorasi peraturan dan mazhab mereka tentang pasar bebas.

Pasca bangkrutnya intervensi Negara dalam ekonomi dari teori Keynesian yang kemudian diganti dengan neoliberal pada periode 1970-an. Imperialisme kemudian pun berusaha merestorasi kembali, sebagai akibat krisis yang kian dalam dengan menyatakan bahwa era pasar bebas haruslah diakhiri dan kembali memberikan peranan pada Negara dalam sistem ekonomi global, ini sama saja imperialisme kembali melawan teorinya sendiri. Bahkan dalam hal yang paling kongkret, kebijakan bail out di AS adalah contoh nyata bagaimana imperialisme melawan teorinya sendiri, karena pasar tidak mampu menyembuhkan dirinya dari krisis dan harus kembali kepada Negara.

Pada perkembangan terbaru dalam pertemuan antar Negara di forum G-20, kesepakatan-kesepakatan yang lahir hanyalah upaya imperialisme untuk menyelamatkan dirinya. Dikembalikannya Negara untuk ambil bagian dalam intervensi soal ekonomi, adalah bagian dari Negara-negara imperialis untuk kembali mengatur nafasnya yang terengah-engah akibat dihajar oleh krisis. Forum semacam G-20 adalah juga bagian dari Negara-negara imperialis untuk berusaha membagi dan mengatur kembali kekuasaan mereka terhadap Negara-negara jajahan dan setengah jajahan.

Pasca kegagalan lembaga-lembaga atau organisasi bentukan imperialis untuk mengontrol ekonomi dunia semacam IMF, WTO ataupun World Bank ataupun yang di regional Asia dengan adanya ADB, yang justru lembaga-lembaga inilah yang kemudian dianggap paling bertanggung jawab dan dipersalahkan atas berbagai krisis di Negara-negara berkembang (jajahan atau setengah jajahan). maka saat ini imperialisme menggunakan cara untuk menampilkan Negara sebagai alat utama untuk mendikte kebijakan ekonomi dunia, sehingga forum-forum antar Negara pun menjadi hal yang paling sering dilakukan untuk memastikan berjalannya skenario dari imperialisme. sehingga dipastikan bahwa dominasi dari Negara imperialisme dipastikan akan tetap terjadi, bahkan lewat kesepakatan dalam forum antar Negara inilah penindasan yang semakin hebat akan terjadi.

Kesepakatan soal penertiban rekening “liar” dalam yang ada dalam bank-bank di berbagai Negara dengan istilah tax haven, adalah bentuk baru dari upaya imperialisme memaksa Negara-negara jajahan dan setengah jajahan untuk menuruti imperialisme, karena kebijakan tax haven erat kaitannya dengan upaya untuk mempermudah investasi ke sebuah Negara, yang kemudian mendorong Negara-negara jajahan dan setengah jajahan untuk mereformasi birokrasinya, tetapi yang jadi sasaran utama adalah bagaimana investasi dan masuknya modal akan jauh dipermudah.

Hal ini tentu akan semakin membawa penderitaan yang besar bagi rakyat di seluruh negeri, karena berbagai kebijakan yang dianut saat ini hakekatnya tetap saja mengorbankan sektor public. Kebijakan penekanan upah buruh akan tetap dilakukan selain PHK yang akan semakin besar, hal ini tentu akan memperbesar pengangguran, selain akibat PHK hal ini juga akibat lapangan pekerjaan yang stagnan. Langkah-langkah tersebut tentu akan semakin menunjukan penghancuran tenaga produktif, karena dilain sisi kebijakan pencabutan subsidi publik menolak kebijakan presiden Sarkozy yang akan melakukan reformasi di bidang pendidikan yang akan menaikan biaya pendidikan, bahkan di Orleans dan Rennes dua orang rector di sandera mahasiswa, sementara di bagian latin quarter (persimpangan latin) mahasiswa di Universitas Sorbonne memblokir jalan.

Sehingga keadaan ini akan semakin memperkuat kontradiksi yang berkembang, walaupun kontradiksi yang ada tidak mengalami perubahan tetapi derajat kontradiksi didalamnya semakin menguat dan menajam, dan ini merupakan syarat dari hancurnya sebuah sistem. Krisis akan semakin membuat rakyat di Negara imperialis terutama kelas buruhnya akan semakin tertekan akibat dicabutnya subsidi public dan jaminan sosial lainnya, sementara kontradiksi diantara Negara imperialis juga akan menajam terkait dengan perebutan pasar dan wilayah. Dilain soal Negara-negara yang ingin lepas dari pengaruh imperialis terutama dari AS akan terus mengambil posisi tawar yang tinggi. Tetapi yang akan terus berkembang dan kian tajam adalah pertentangan antara imperialisme yang di pimpin AS melawan seluruh rakyat tertindas di dunia.

Sehingga ada beberapa kesimpulan tentang perkembangan keadaan umum dimana krisis berlangsung lama dan akan terus menghebat, sementara kontradiksi yang berkembang saat ini tidaklah mengalami perubahan, akan tetapi pertentangan yang ada didalamnya kualitasnya semakin menghebat dan menajam, kontradiksi atau pertentangan yang dimaksud adalah :

ù Imperialisme dengan Rakyat terindas di dalam negerinya

ù Negara-negara Imperialisme dengan Negara Imperialisme

ù Negara-negara Imperialisme dengan Negara yang ingin lepas dari dominasi imperialisme (mandiri).

ù Imperialisme dengan Rakyat tertindas di dunia.

Sehingga kita bisa melihat sistem kapitalisme monopoli yang memang tidak akan pernah mampu melepaskan diri krisis, dengan kontradiksi semakin tajam dan hebat yang mensyaratkan kehancuran sebuah sistem. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa periode saat ini adalah masa akhir dari kapitalisme monopoli atau “the end of capitalism”.

Situasi dalam negeri

Keadaan dalam negeripun sesungguhnya tidaklah pernah membaik, bahkan karakter krisis di negeri SKSF adalah krisis yang terus menajam dan kronis. Tetapi pada satu sisi rejim dalam negeripun tidak akan memberikan kebijakan yang mampu memberi jawaban kepada rakyat untuk mampu keluar dari krisis, termasuk kebijakan terbaru tentang stimulus fiskal yang memang hanya tidak lebih dari 1% yang diberikan kepada rakyat. Di sector industri saja selama krisis ini telah lebih dari 3 juta buruh yang di PHK, paling banyak dari buruh sepatu, tekstil dan elektronik. Hal ini belum termasuk buruh yang dirumahkan ataupun yang di PHK diluar penyelesaian hubungan industrial.

Bahkan dalam perkembangan terbaru, buruh-buruh masih banyak yang upahnya ditunda pembayarannya ataupun masih di bayar dengan upah lama (sebelum kenaikan upah februari 2009). APINDO sendiri secara resmi meminta kepada pemerintah untuk melakukan penundaan pembayaran upah atau kalau tidak dipastikan akan ada PHK yang lebih besar lagi.

Hal yang menyebabkan kenapa sampai sekarang Rupiah masih bertahan, bahkan peredaran uang dimasyarakat meningkat sejumlah Rp 10 triliun, dari tanggal 18 Maret 2009 Rp 226,7 Triliun menjadi Rp 236,29 triliun pada tanggal 8 April 2009. tetapi ini hanyalah diakibatkan oleh kondisi Indonesia yang menjelang Pemilu dimana dibutuhkan kestabilan politik dan keamanan di Indonesia, sehingga berbagai cara pun digunakan aga jangan sampai timbul gejolak sosial. Tetapi Indonesia akan dihadapkan pada masa sulit dimana pada bulan juli 2009 utang Indonesia akan banyak yang jatuh tempo. Dalam keadaan demikian maka akan dipastikan sebagian besar anggaran dalam APBN akan dialokasikan untuk pembayaran hutang, walaupun Indonesia dalam forum G-20 sudah minta penundaan, sekaligus minta hutang baru. Selain itu dengan keadaan hutang yang jatuh tempo, maka hal ini akan mendorong semakin intensifnya ekspor capital yang kian terbuka dan longgar.

Bahkan dalam pertemuan ADB yang sekarang di ketua oleh Sri Mulyani, salah satu point untuk mempermudah masuknya investasi adalah dengan program land akuisisi yang intinya akan mempermudah pembebasan tanah dengan alasan untuk menarik investasi yang lebih besar untuk masuk ke Indonesia. Artinya ini akan semakin meningkatkan land grabbing atau perampasan tanah terhadap kaum tani. sehingga problem di kelas buruh akibat PHK dan penekanan upah buruh, serta meluasnya pengangguran maka problem perampasan tanah kaum tani juga akan semakin meningkat. Ini artinya kontradiksi didalam negeripun akan semakin menajam.

Untuk pendidikan dan lapangan pekerjaan yang merupakan masa depan dari tenaga produktif Indonesia yaitu pemuda dan mahasiswa juga tidak akan lepas dari krisis. Justru perampasan terhadap hari depan pemuda dan mahasiswa akan semakin intensif. Jaminan atas lapangan pekerjaan tidak akan mungkin ada, dengan karakter industri yang rentan akibat kebijakan orientasi eksport dan substitusi import. Apalagi terjangan krisis imperialisme yang menyebabkan adanya PHK besar-besaran, yang kemudian menjadikan kebijakan upah buruh akan ditekan serendah mungkin, tetapi disisi lain terjadi stagnasi untuk lapangan pekerjaan.

Sementara di bidang budaya terutama aspek pendidikan, pemuda Indonesia akan menemukan semakin sulitnya akses untuk mendapatkan pendidikan, terutama untuk pendidikan tinggi. Karena pilihan rejim adalah jalan investasi luas, termasuk sector pendidikan. Pasca disahkannya UU BHP dipastikan biaya untuk masuk ke pendidikan tinggi akan melambung. Sementara di kurikulum, mahasiswa di Indonesia akan dihadapkan dengan teori-teori yang diabdikan pada kepentingan Imperialisme, yang jauh dari keilmiahan dan mampu menyelesaikan problem ketertinggalan budaya rakyat Indonesia. Sehingga tidak heran kita akan banyak menemukan mahasiswa yang setiap hari rajin mengerjakan tugas atau mengerjakan penelitian untuk papernya tetapi dia sama sekali tidak mengerti tentang kondisi Indonesia saat ini dan apa yang bisa dilakukan oleh pemuda mahasiswa untuk menyelesaikan itu.